dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah

Salahsatu fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah adalah pelayanan publik. Peraturan perundangan Indonesia telah memberikan landasan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berdasarkan atas Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Pasal 3 Dengankata lain, suatu pemerintahan dikatakan transparan apabila dalam penyelenggaraan pemerintah terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan Sebagai contoh yang menerapkan asas transparan ini adalah pemimpin DKI jakarta (jokowi) beliau sangat terbuka pada rakyat dan sangat rendah hati unuk menerima kritikan dari rakyat. yangtumbuh dan berkembang dengan menyebarkan sporanya, dimana pertumbuhannya sangat pesat dan masif tanpa bisa diberantas. Data menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia mulai dari tahun 2004 sampai dengan 2013 tidak pernah lebih baik dari 3.5, yang mana skala terbaik adalah sepuluh. HakikatKomunikasi Pemerintahan. Yang menjadi hakekat komunikasi pemerintahan adalah menjamin berjalannya fungsi pemerintahan melalui keterampilan berkomunikasi, terkait kepentingan masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup sebaik-baiknya dengan tidak merugikan pihak manapun (Hasan, 2005 : xi). Perspektif Komunikasi Pemerintahan PengawasanIntern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. tajwid surat ali imran ayat 190 191 beserta penjelasannya.

dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah